PRESIDENTOTO 🏛️ Apa yang Menjadi Tugas Presiden, dan Mana yang Melibatkan Lembaga Lain? Memahami Pembagian Peran dalam Sistem Pemerintahan Indonesia agar Tanggung Jawab Tiap Institusi Tidak Tertukar

Presiden Indonesia berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan eksekutif. Namun, kewenangan itu tidak berarti semua urusan diputuskan Presiden seorang diri: sejumlah tindakan juga mencantumkan persetujuan atau pertimbangan lembaga lain. [1]

PRESIDENTOTO: Tugas Presiden dan pembagian kewenangan

Untuk memilah perannya, perhatikan kata kerja dan syarat yang menyertai suatu kewenangan. "Menetapkan" atau "mengangkat" menunjukkan tindakan yang dicantumkan pada Presiden; frasa seperti "dengan persetujuan" dan "memperhatikan pertimbangan" menandakan keterlibatan lembaga lain. [1]

Kewenangan yang berada pada Presiden

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Di antara kewenangan yang disebutkan ialah mengangkat dan memberhentikan menteri, menetapkan Peraturan Pemerintah, serta menetapkan Perppu ketika terjadi keadaan darurat yang memaksa. Daftar itu juga mencantumkan kewenangan menyatakan keadaan bahaya. [1]

Syarat keadaan darurat yang memaksa penting ketika membahas Perppu: kondisi tersebut tercantum sebagai bagian dari kewenangannya, bukan detail yang bisa dihilangkan saat merangkum tugas Presiden. [1]

Kapan lembaga lain ikut terlibat?

Pengajuan rancangan undang-undang menunjukkan bahwa peran Presiden tidak mencakup seluruh tahapan secara sepihak. Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR; pembahasan dan persetujuan disebut sebagai proses bersama Presiden dan lembaga lain, termasuk DPR, sebelum Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang. [1]

Keterlibatan lembaga lain juga tampak pada pemberian grasi dan rehabilitasi. Kewenangan itu berada pada Presiden, tetapi pelaksanaannya disebut memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. [1]

Bedakan tindakan dan bentuk keterlibatan

Persetujuan dan pertimbangan tidak sebaiknya disamaratakan. Dalam daftar kewenangan, keduanya muncul sebagai bentuk keterlibatan yang berbeda; contoh grasi dan rehabilitasi secara khusus menyebut pertimbangan Mahkamah Agung. [1] Saat membaca suatu tugas, bedakan siapa yang melakukan tindakan dan lembaga mana yang disebut dalam prosesnya. Dengan begitu, kewenangan Presiden tetap terlihat tanpa menghapus peran institusi lain yang ikut terlibat.

Sumber

[1] Wikipedia bahasa Indonesia — Presiden Indonesia. https://id.wikipedia.org/w/index.php?oldid=29869538&title=Presiden_Indonesia (diakses 2026-10-03).